Masa - Masa Demokrasi Parlementer

Sumber:https://seputarinformasididunia.blogspot.com/

SEPUTARINFO.COM - Demokrasi Parlementer atau disebut juga Demokrasi Liberal adalah suatu periode dalam sejarah Indoneisa yang terjadi antara tahun 1950-1959. Sistem Demokrasi Parlementer (Liberal) dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk menarik simpati internasional agar mau mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan perubahan-perubahan dalam bidang politik pemerintahan dengan meniru sistem politik pemerintahan negara-negara Barat.

POLITIK

A. Sistem Pemerintahan

- Seringnya pergantian kabinet

- Program Kabinet tidak selesai

(Kemakmuran, Keamanan, Irian Barat)

B. Sistem Kepartaian

- Banyaknya partai

- Perbedaan pendapat

C. Pemilihan Umum 1955

- Memilih wakil rakyat

- UUD sementara

EKONOMI

A. Pemikiran ekonomi Naisonal

- Mengganti ekonomi colonial

- Kurangnya Pengalaman

B. Sistem ekonomi liberal

- Dampak kesepakatan KMB

SISTEM MULTI PARTAI

Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik yang berbeda-beda. Dasar hukum dari sistem multi partai, yaitu Maklumat Wakil Presiden No. X yang dikeluarkan tanggal 3 November 1945.

Partai Nasional Indonesia (PNI)

PNI didirikan di Kota Bandung pada 4 Juli 1927. Pendirian partai ini digagas oleh 8 orang tokoh yaitu Ir. Soekarno, dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo, Mr. Sunaryo, Ir. Anwari, Mr. Budiarto dan Dr. Samsi.

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

Organisasi Islam bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dibentuk pada Agustus 1943. Masyumi Berubah Menjadi partai politik pada 7 November 1945.

Partai Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan pada 31 Januari 1926 sebagai representatif dari masyarakat Islam tradisional. Pada 5 April 1952, NU keluar dari Masyumi dan berubah menjadi Partai Nahdlatul Ulama

Partai Komunis Indonesia (PKI)

PKI pada awal pembentukan bernama Indische Sociaal-Democratische Vereeninging (ISDV) yang didirikan pada 1914 oleh Henk Sneevliet. ISDV kemudian mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia pada 23 Mei 1920.

Kabinet-Kabinet Masa Demokrasi Liberal

Kabinet Natsir

6 September 1950 - 21 Maret 1951

Perdana Menteri kabinet ini adalah Mohammad Natsir dari Masyumi dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari independen sebagai wakil Perdana Meteri. Partai pendukung utama dalam kabinet adalah Masyumi dan PSI.

Kabinet Sukiman

27 April 1951 - 3 April 1952

Perdana Menteri kabinet ini adalah Sukiman Wiryosanjoyo beliau adalah seorang tokoh

politik dari partai Masyumi. Partai Pendukung utama dalam kabinet ini adalah Masyumi dan PNI.

Kabinet Wilopo

3 April 1952 - 3 Juni 1953

Perdana Menteri pada kabinet ini adalah Mr. Wilopo yang berasal dari PNI. Kabinet ini adalah Zaken Kabiet atau Kabinet Ahli.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I

30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955

Kabinet Ali Sastroamijoyo I merupakan kabinet koalisi antara PNI, NU, dan partai- partai kecil lainnya. Perdana Menteri kabinet ini adalah Ali Sastoamijoyo I.

Kabinet Burhanudin Harahap

12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956

Perdana Menteri kabinet ini adalah Mr. Burhanudi Harahap, seorang ahli hukum dan juga anggota Masyumi.

Kabinet Ali SastroAamijyo II

20 Maret 1956 - 14 Maret 1957

Kabinet ini merupakan cabinet pertama yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu. Pendukung utama kabinet ini adalah PNI, Masyumi, dan NU.

Kabinet Djuanda

9 April 1957 - 5 Juli 1959

Perdana Menteri kabinet ini adalah Ir. Djuanda. Pendukung kabinet ini adalah PNI, NU, dan Partindo. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet atau Kabinet Ahli.

Kondisi Ekonomi Masa Demokrasi Liberal

Sebagai “Negara Baru”, Indoneisa masih harus banyak belajar dalam berbagai hal agar ekonominya semakin kuat. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangat sulit. Pemerintah Indonesia menanggung beban utang luar negeri kepada Pemerintah Belanda. Sumber penghasilan negara masih terbatas dan sumber daya manusia Indonesia yang mengerti soal perekonomian masih terbatas.

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Program Gerakan Benteng dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Seorang ahli ekonomi Indonesia Program ini diluncurkan pada April 1950. Gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional yaitu pembangunan ekonomi Indonesia.

Nasionalisasi Perusahaan Asing

Nasionalisasi berarti pengambilalihan perusahaan-perusahaan swasta menjadi milik negara baik sebagian maupun sepenyuhnya. Salah satu yang terpenting yaitu menasionalisasikan De javasche Bank. Pada 1 Juli 1953. De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia.

Musyawarah Nasional Pembangunan

Musyawarah Nasioanl Pembangunan dilaksanakan pada 25 November sampai 4 Desember 1957. Tujuannya adalah merumuskan rencana pembangunan daerah seluruh Indonesia

Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa kabinet burhanudin harahap, pemerintah mengirim delegasike jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi dengan pihak belanda.

Hasil Persetujuan Finek adalah:

1. Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

2. Hubungan Finek antara Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

3. Hubungan Finek didasarkan pada UU Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua pihak.

Hasil KMB

1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdekan dan berdaulat.

2. Pengakuan kedaulatan dilakukan pada 30 Desember 1949.

3. Masalah Irian Barat akan dirundingkan.

4. RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda.

5. Kapal perang akan ditarik dari Indonesia.

6. Tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia

Sumber:https://seputarinformasididunia.blogspot.com/

Sekian dari ringkasan tentang Masa - Masa Demokrasi Parlementer.

Semoga Bermanfaat..

Sumber: SEPUTARINFO.COM ( https://seputarinformasididunia.blogspot.com/ )